Sebanyak 78 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri telah beroperasi. Koperasi ini selain sebagai pusat ekonomi desa sekaligus menjadi infrastruktur pemerintah untuk distribusi bantuan sosial dan barang subsidi.

Pemerintah Kabupaten Kediri terus mendukung program strategis dari Presiden Prabowo Subianto ini. Dukungan tersebut menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana termasuk dalam pengadaan lahan untuk berdirinya gerai KDKMP.

Keberadaan KDKMP yang ada di tiap desa/kelurahan itu pun ditekankan Mas Dhito bukan untuk bersaing dengan usaha milik masyarakat. KDKMP ini menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk penyaluran barang yang disubsidi, seperti elpiji 3 kg (gas melon) pupuk, maupun kebutuhan pokok lain.

“Bukan untuk bersaing, tapi untuk kebutuhan subsidi masyarakat nantinya dicukupi dari koperasi (KDKMP) ini,” kata Mas Dhito usai mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memantau operasionalisasi KDKMP Sonorejo, Kecamatan Grogol pada Kamis (15/10).

Selain untuk menyalurkan bantuan yang disubsidi dari pemerintah kepada masyarakat, koperasi ini juga diproyeksikan untuk menyalurkan program bansos. KDKMP juga akan mengintegrasikan dengan gerai perbankan maupun bantuan permodalan usaha PNM Mekaar dengan bunga ringan.

Di Kabupaten Kediri,secara keseluruhan dari 344 desa/kelurahan KDKMP yang telah terbangun 100 persen ada 343 gerai. Dari gerai yang sudah berdiri, menurutnya tak kalah penting dalam pengecekan termasuk memastikan kelengkapan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

“Hari ini yang kita cek SLF-nya. Karena ini program prioritas Bapak Presiden, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan dan sebagainya tentu harus tertib, itu pasti,” ungkapnya.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan dengan keberadaan KDKMP diharapkan tidak terjadi kebocoran dalam penyaluran barang subsidi dari pemerintah. Penyaluran bantuan pun dapat tepat sasaran, karena akan diterimakan langsung kepada masyarakat yang berhak.

KDKMP, lanjut Zulkifli, selain sebagai infrastruktur untuk penyaluran bansos seperti PKH maupun barang subsidi, juga memiliki peran sebagai offtaker yang akan membeli hasil produksi masyarakat desa. Semisal gabah harga jualnya tidak sampai Rp6.500/kg sesuai standar harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi yang akan membeli.

“Ini semualah yang diprogramkan Bapak Presiden agar tiap desa itu ada pusat pertumbuhan ekonomi sehingga desa maju dan berkembang,” terangnya.